TAHUNA — Keprihatinan atas kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Awu mempertemukan berbagai elemen masyarakat Kepulauan Sangihe dalam satu semangat persaudaraan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama tokoh lintas agama, Dewan Adat Sangihe, Forkopimda, relawan, donatur dan masyarakat menggelar Doa Bersama Lintas Agama dan Adat Sangihe, Minggu (13/9/2026), di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari, Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe Ny. Cherry S. Thungari-Soeyoenus, S.E., Wakil Ketua TP-PKK Ny. Agnes Bulahari Walukow, S.E., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, tokoh lintas agama, FKUB, Dewan Adat Sangihe, relawan, donatur dan masyarakat.
Gereja Katolik turut hadir dalam kebersamaan tersebut melalui Suster Xaveria Mamesah, DSY, yang bersama para tokoh agama lainnya mengambil bagian dalam doa lintas agama. Kehadiran Gereja Katolik menjadi bagian dari kepedulian bersama untuk mendoakan situasi alam yang sedang dihadapi masyarakat Sangihe.
Doa bersama ini digelar sebagai ungkapan keprihatinan sekaligus harapan agar kondisi alam segera dipulihkan, kebakaran dapat dikendalikan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan diberikan kekuatan dan keselamatan.
Kebakaran diketahui bermula di Pos 8 jalur pendakian Angges, Kecamatan Tahuna Barat, sejak 5 September 2026. Api kemudian meluas hingga wilayah Kelurahan Kolongan, Kecamatan Kendahe, serta Kecamatan Tabukan Utara.
Berdasarkan analisis data geospasial SWIR citra Sentinel-2 tanggal 9 September 2026, estimasi areal yang terbakar mencapai 587,76 hektare. Kawasan terdampak berada di wilayah pegunungan dengan medan berat, pada ketinggian sekitar 600 hingga 1.030 meter di atas permukaan laut.
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menyampaikan bahwa kondisi medan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran. Karena itu, diperlukan kehati-hatian, koordinasi dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.
Pemerintah Kabupaten bersama Forkopimda, camat, lurah, kepala kampung, TNI/Polri, masyarakat dan para relawan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api melalui sejumlah pos pemantauan di wilayah terdampak. (Riko)